Masyarakat Minta Pemprov Sumbar Bisa Selesaikan Ganti Rugi Terdampak TPA Regional Payakumbuh

Payakumbuh - Limbago Adat Koto Padang Karambia Kenagarian Limbukan meminta Pj. Wali Kota Payakumbuh Jasman Dt. Bandaro Bendang untuk memfasilitasi ganti rugi terdampak TPA Regional Payakumbuh ke Pemprov Sumbar.

Hal itu disampaikan perwakilan masyarakat, Ketua Koto Padang Karambia Hisrizal Dt. Rajo Mangkuto saat bersilaturahmi dengan Pj. Wali Kota Payakumbuh di Padang Karambia, Senin (15/04/2024) malam.

Baca juga: Jelang RUPS BNI: Climate Rangers Surabaya Desak BNI Stop Danai Batubara

"Masyarakat kita mengharapkan yang terkena musibah longsor dan yang terkena dampak secara tidak langsung segera diselesaikan ganti ruginya, " katanya.

Dt. Rajo Mangkuto berharap, melalui Wali Kota Payakumbuh bisa menyampaikan aspirasi ini ke Pemprov Sumbar sehingga bisa lebih cepat ditindaklanjuti.

Baca juga: Sejumlah Wilayah di Sumbar Berpotensi Hujan Lebat Tiga Hari ke Depan

Disamping permohonan masyarakat agar ganti rugi segera dibayarkan, masyarakat juga berpesan kepada Pj Walikota agar masyarakat yang terdampak oleh TPA Regional sejak tahun 2015 itu juga diberikan kompensasi kerugian. Sebab, sejak adanya TPA Regional di Padang Karambia, praktis lahan yang ada disekitar TPA Regional yang luasnya 17 ha tidak bisa dikelola lagi, karena terdampak pencemaran TPA Regional

"Kami sangat berharap Pemko Payakumbuh melalui Pj Walikota kiranya dapat menyampaikan ke Pemprov Sumbar, bahwa ada sekitar 17 ha lahan pertanian masyarakat di sekitar TPA Regional sekarang sudah rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk bercocok tanam sejak tahun 2015. Jangan hanya masyarakat yang terdampak langsung saja yang diperhitungkan untuk ganti rugi, namun juga masyarakat yang lahannya terdampak oleh keberadaan TPA Regional' tegas Ketua Limbago Adat Dt. Rajo Mangkuto

Baca juga: Fadli Zon: GOPAC Kembangkan Buku Panduan Capai SDGs

Mendengar masukan dari Niniak Mamak Padang Karambia, LPM dan tokoh masyarakat, Pj. Wali Kota Payakumbuh Jasman berjanji akan segera menindak lanjutinya sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.

"Kita akan sampaikan aspirasi masyarakat ini kepihak-pihak terkait di provinsi, namun tentu saja ada mekanisme dan aturan yang harus kita ikuti, " kata Pj. Wako Jasman Dt. Bandaro Bendang.

Baca juga: Pertamina Ep Subang Kembali Sabet Proper Emas

Sekum LKAAM Sumbar itu menyebut, akhir Ramadan kemaren Pemprov Sumbar sudah datang ke lokasi masyarakat yang terdampak untuk melakukan verifikasi ulang guna menyelesaikan ganti rugi.

"Alhamdulillah ini telah ditinjaklanjuti oleh provinsi pada saat ramadan kemaren dan mereka telah turun ke lapangan untuk mengukur lahan yang terdampak. Insyaallah, dalam waktu dekat ganti rugi akan di bayarkan oleh Pemprov kepada masyarakat yang terdampak, " ujarnya.

Baca juga: Satpol PP Padang Amankan 5 Pemandu Karaoke

Dalam pertemuan yang penuh tawa dan sejuk itu, Pj Walikota Jasman Dt. Bandaro Bendang juga menyampaikan berbagai informasi tentang kondisi terakhir soal persampahan di Kota Payakumbuh dan sekaligus minta maaf kepada masyarakat jika dalam mengatasi persoalan sampah belum memuaskan semua pihak

"Kita sudah diberikan izin oleh Pemprov untuk buang sampah ke TPA Regional untuk 2 bulan. Mulai 1 April dan berakhir nanti 31 Mei 2024. Untuk itu mari bersama-sama kita upayakan penanganan sampah yang cerdas dengan memilah sampah untuk dibuang. Semoga dalam waktu 2 bulan ini kita bisa cari jalan keluar untuk cari lokasi buang sampah baru lagi. Satu-satunya jalan untuk jangka pendek adalah, kita bermohon kepada Pemprov kiranya berkenan pinjam pakai TPA Regional khusus hanya untuk buang sampah Kota Payakumbuh saja, sambil kita juga dalam rencana jangka panjang berusaha bermohon kiranya TPA Regional tersebut dihibahkan kembali ke Kota Payakumbuh. Karena kita tidak punya lokasi lain untuk pembuangan sampah selain hanya di TPA Regional" ungkap Jasman dengan optimis

"Untuk itu, kami mohon dimaafkan, karena walaupun seluruh unsur telah bekerja keras, termasuk dukungan Forkompimda yang luar biasa, tentu masih banyak kekurangan dan kelemahan yang selalu kita evaluasi demi kenyamanan masyarakat akibat darurat sampah ini, " ucapnya.

Seperti diketahui, bahwa pertemuan antara Tokoh Adat dan tokoh masyarakat ini dengan Pj Walikota merupakan tindak lanjut dari adanya protes masyarakat sekitar dengan aksi menghalangi kendaraan yang mambuang sampah ke TPA Regional pada Senin pagi, 15 April 2024. Aksi penghadangan ini diduga merupakan puncak dari kesabaran masyarakat yang terdampak langsung akibat longsornya TPA Regional tanggal 20 Desember 2023 yang belum ada kepastian kapan ganti ruginya oleh Pemprov Sumbar.

Dalam aksi tersebut masyarakat menghadang kendaraan sampah dari Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam dan Kabupaten 50 Kota untuk buang sampah ke TPA Regional. Namun setelah dilakukan  mediasi oleh Camat, Lurah, Kapolsek, Dan Ramil, Kadis LH, Pol PP, Kesbangpol dengan tokoh-tokoh masyarakat, akhirnya aksi penghadangan yang tidak anarkhis ini berakhir dan dilanjutkan dengan dialog serta silaturrahim dengan Pj Walikota malamnya di sekitar lokasi TPA Regional.

Baca juga: Slamet Pertanyakan Kinerja Perhutani Soal Kelola Hutan Jawa

Hadir pada acara silaturrahim itu, Polres Payakumbuh, Kodim 0306/50 Kota, Kepala Dinas LH Desmon Korina, Kasat Pol-PP Donny Prayuda, Dinas Pertanian, Kakan Kesbangpol Dipa Surya Persada, Camat Payakumbuh Selatan, Bidang Aset BKD Kota Payakumbuh, Lurah Padang Karambia, LPM, Niniak Mamak dan Tokoh Masyarakat.

Pertemuan tersebut ditutup dengan doa bersama, agar semua harapan dan rencana yang akan dituju dimudahkan oleh Allah.(**).